Dalam Sambutan Pengarahan Musykerwil NU DIY, 26 Mei 2012, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj menjelaskan tiga kelompok yang ahli surga. Kelompok pertama para Nabi, para auliya’, para ulama’, para sholihin, muqorrobin. Mereka mempunyai amal sholih yang banyak dan dosanya kecil-kecil. Dosa mereka tertutupi oleh amalnya. Mereka masuk surga tanpa dihisab.
Kelompok kedua adalah orang yang memilki dosa banyak, namun amal sholihnya juga banyak. Mereka akan dimaafkan dan diampuni dosanya, sehingga menjadi penghuni surga.
Yang terakhir adalah kelompok yang memiliki dosa sangat besar, sedangkan amal sholihnya tidak ada. Malaikat yang mendatanganinya berkata: “Wah ini sudah tidak bisa diampuni lagi, dicarikan SP3 pun tidak bisa, pakai pengacara handalpun tidak bisa, harus neraka!”
Namun ketika malaikat akan memutuskan, salah satu dari golongan ketiga tersebut mengangkat tangannya dan berkata:
“Tunggu dulu malaikat, saya tidak mau masuk neraka, saya termasuk orang yang cinta dengan ulama’, fanatic dengan ulama’.”
Malaikatpun tertawa, sambil berkata: “Dari mana kamu bisa cinta dengan para ulama’, ulama’ sholih, kamu kurang ajar, ulama’ akhlaknya mulia, kamu akhlaknya buruk, ulama’ rajin ibadah kamu tidak pernah ibadah. Mana tunjukkan bukti bahwa kamu cinta ulama’.”
Orang tersebut berkata, “Oke, sebentar saya ambilkan bukti”
Ia pun mengambil buktinya dan menyerahkan kepada malaikat.
“Ini buktinya, malaikat! Kalender saya selalu kalender NU, saya tidak tertarik dengan kalender bergambar artis cantik, saya lebih suka memiliki kalender NU yang gambarnya selalu gambar para kiai, seperti KH Hasyim Asy’ari, KH A. Wahab Hasbullah, KH Bisri Sansuri, KH Abdurrahman Wahid, dan lainnya. Jadi, saya tidak mau masuk neraka.”
Malaikuatpun bingung dan terjadi pro dan kontra antar malaikat. Akhirnya rapat besarpun digelar. Salah satu malaikat yang menjadi pimpinan siding berkata, “bagaimana, orang ini masuk neraka, apa surga. Dari perbuatannya ia harus masuk neraka, tapi dari kecintaannya kepada para ulama’ ia adalah penghuni surga?”
Akhirnya diambil voting. Hasil suara terbanyak adalah yang setuju untuk dimasukkan ke dalam surga.
KH Said Aqil Siraj menambahkan, “kelompok ketiga ini masuk surga karena memiliki bekal yakni syahadat La ilaha illallah dan syahadat Muhammadun rasulallah, serta didukung dengan kalender NU.”
Semua hadirin tertawa mendengar cerita KH Said Aqil Siraj. “Percaya tidak apa-apa, tidak percaya juga tidak apa-apa, coba saja beli kalender NU terus, insya Allah bisa masuk surga,” Kiai Said memungkasi kisahnya. (Iyas)
Minggu, 27 Mei 2012
Senin, 07 Mei 2012
Pemimpin Ideal, Antara Harapan dan Realita
Pemimpin Ideal, Antara Harapan dan Realita
Oleh: Ali Mahmudi CH *)
Pasca carut-marut birokrasi pemerintahan UIN, khususnya dalam internal Fakultas Syariah dan Hukum, Mahasiswa dikagetkan dengan munculnya figur pemimipin baru, bak jamur dimusim hujan. Pasalnya, setelah mundurnya beberapa pemimpin jurusan study (Kajur-red), perbedaan gambaran prospek jurusan Ilmu Hukum kedepan juga semakin kabur. Mungkin inilah kado terindah yang diberikan pada Harlah Ilmu Hukum yang ke-3 oleh birokrasi Kampus pada tahun belakangan ini.
Sebagai manusia awam birokrasi, dalam benak kita tentu timbul banyak pertanyaan. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana dengan nasib Mahasiswa? Serta seabreg pertanyaan lain yang masih mengganjal pikiran kita. Inilah fakta, bukan isu angin malam belaka.
Max Weber, dalam teorinya mengemukakan, bahwa birokrasi merupakan sebuah hierarki yang disetiap jenjangnya dilengkapi dengan kewenangan atau otoritas jabatan. Secara sekilas ini menarik. Tetapi, pola seperti ini bisa keliru ketika top management birokrasi diberikan sepenuhnya kepada pejabat politik. Sebab, pejabat politik sendiri memerlukan dukungan politik. Sehingga, untuk memaksimalkan dukungan tersebut, organisasi birokrasi menjadi lahan empuk untuk menggalang dukungan.
Maka, terjadilah kebiasaan mutasi dan promosi jabatan besar-besaran secara massal hampir menjurus seluruh daerah otonom. Pada masa Orba, penentuan karier pejabat birokrasi diatur secara kelembagaan dari pusat. Faktanya, sebagai penganut model party state bureaucratic, maka penentuan jabatan birokrasi masih harus di bawah organisasi partai. Disinilah birokrasi menjadi unsur penting dalam organisasi partai.
Agama Islam memandang penting terhadap sebuah kepemimpinan (ro’iyyah). Oleh karena itu, Islam memberi perhatian khusus terhadap kepemimipinan birokrasi. Sebab, hakikatnya kita semua merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Dalam islam, kriteria pemimipin ideal telah dicontohkan oleh baginda Rasulillah Muhammad Saw, yakni: Pertama, Amanah (terpercaya). Seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan publik. Karena, sebuah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera akan terbentuk manakala pemimpinnya mendapat kepercayaan (legitimasi) dari public.
Kedua, Fathonah (cerdas). Persyaratan mutlak menjadi pemimpin ideal adalah memiliki kemampuan inteligen (IQ) yang standar, sehingga mampu menganalisa dan mengatasi problematika yang telah terjadi dilingkungannya. Ketiga, Tabligh (komunikatif). Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan pimpinan di atasnya. Sehingga akses informasi bisa diterima oleh semua kalangan.
Keempat, Shidiq (jujur). Kejujuran merupakan pondasi utama yang menyokong kepemimipinan seseorang. Kejujuran seorang pemimpin merupakan bagian dari kesuksesan dalam kepemimpinannya. Dengan kejujuran, seseorang bisa menilai mana diantara pemimpin yang bermodalkan kejujuran tinggi dan mana yang tidak. Kejujuran saat ini merupakan sesuatu yang langka dan sulit untuk dibuktikan secara nyata.
Fatwa dari Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA, mengatakan bahwa di era otonomi daerah memunculkan “raja-raja kecil”. Yakni, dengan menempatkan pejabat politik sebagai pemimpin tertinggi birokrasi. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini hanyalah terjadi di Negara-negara yang tidak demokratis dan komunis yang bermadzhab Marxisme. Disini terungkap bahwa birokrasi merupakan bagian dari kelompok yang berkuasa.
Secara umum, capaian demokrasi yang diraih rakyat Indonesia pascareformasi sedikit menggembirakan. Terbukti dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta berbagai upaya transparansi tata kelola pemerintahan. Kondisi ini akan semakin baik apabila ditunjang dengan reformasi birokrasi. Tentunya harus dilaksanakan secara professional dan proporsional.
Dengan pembatasan rekrutmen, serta menempatkan birokrasi dalam karier pemerintahan, maka penyimpangan oleh pejabat eksekutif politik maupun legislative tidak dapat menjangkau kinerja birokrasi. Kondisi seperti ini menjadikan birokrat tidak tertekan bila berhadapan dengan pemimpinnya yang berasal dari jalur politik.
Sebab, selain terprioritaskan pada aspek profesionalitas, juga terdapat Undang-undang yang melindungi pejabat birokrasi dalam menjalankan kariernya. Akhir-akhir ini, pengawasan terhadap manajemen birokrasi semakin kabur. Untuk itu, dalam rangka mengikis budaya paternalistik, harus segera mungkin memprioritaskan profesionalisme dengan pendekatan meritokrasi birokrasi.
Profesionalisme dan meryt system tidak akan tercapai apabila semangat netralitas birokrasi tidak segera ditekankan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, tanpa netralitas birokrasi terhadap politik, maka akan sulit mencapai profesionalitas birokrasi sesuai tujuan bangsa yang menginginkan untuk menjadi Negara yang demokratis.
Mahasiswa merupakan sosok agen perubahan masa depan. Maka, fardlu ‘ain hukumnya kita belajar betapa pentingnya arti perubahan menuju masa depan yang gemilang. Mahasiswa bisa menjadi yang terbaik diantara yang baik, asalkan selalu belajar untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada perubahan yang baik tanpa didasari adanya ikhtiar maksimal untuk menjadi pribadi yang beradab dan professional.
*Penulis: Pengamat dan Peneliti Hukum pada Central Studies of Politic and Islamic Law (CS-PIL), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Oleh: Ali Mahmudi CH *)
Pasca carut-marut birokrasi pemerintahan UIN, khususnya dalam internal Fakultas Syariah dan Hukum, Mahasiswa dikagetkan dengan munculnya figur pemimipin baru, bak jamur dimusim hujan. Pasalnya, setelah mundurnya beberapa pemimpin jurusan study (Kajur-red), perbedaan gambaran prospek jurusan Ilmu Hukum kedepan juga semakin kabur. Mungkin inilah kado terindah yang diberikan pada Harlah Ilmu Hukum yang ke-3 oleh birokrasi Kampus pada tahun belakangan ini.
Sebagai manusia awam birokrasi, dalam benak kita tentu timbul banyak pertanyaan. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana dengan nasib Mahasiswa? Serta seabreg pertanyaan lain yang masih mengganjal pikiran kita. Inilah fakta, bukan isu angin malam belaka.
Max Weber, dalam teorinya mengemukakan, bahwa birokrasi merupakan sebuah hierarki yang disetiap jenjangnya dilengkapi dengan kewenangan atau otoritas jabatan. Secara sekilas ini menarik. Tetapi, pola seperti ini bisa keliru ketika top management birokrasi diberikan sepenuhnya kepada pejabat politik. Sebab, pejabat politik sendiri memerlukan dukungan politik. Sehingga, untuk memaksimalkan dukungan tersebut, organisasi birokrasi menjadi lahan empuk untuk menggalang dukungan.
Maka, terjadilah kebiasaan mutasi dan promosi jabatan besar-besaran secara massal hampir menjurus seluruh daerah otonom. Pada masa Orba, penentuan karier pejabat birokrasi diatur secara kelembagaan dari pusat. Faktanya, sebagai penganut model party state bureaucratic, maka penentuan jabatan birokrasi masih harus di bawah organisasi partai. Disinilah birokrasi menjadi unsur penting dalam organisasi partai.
Agama Islam memandang penting terhadap sebuah kepemimpinan (ro’iyyah). Oleh karena itu, Islam memberi perhatian khusus terhadap kepemimipinan birokrasi. Sebab, hakikatnya kita semua merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Dalam islam, kriteria pemimipin ideal telah dicontohkan oleh baginda Rasulillah Muhammad Saw, yakni: Pertama, Amanah (terpercaya). Seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan publik. Karena, sebuah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera akan terbentuk manakala pemimpinnya mendapat kepercayaan (legitimasi) dari public.
Kedua, Fathonah (cerdas). Persyaratan mutlak menjadi pemimpin ideal adalah memiliki kemampuan inteligen (IQ) yang standar, sehingga mampu menganalisa dan mengatasi problematika yang telah terjadi dilingkungannya. Ketiga, Tabligh (komunikatif). Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan pimpinan di atasnya. Sehingga akses informasi bisa diterima oleh semua kalangan.
Keempat, Shidiq (jujur). Kejujuran merupakan pondasi utama yang menyokong kepemimipinan seseorang. Kejujuran seorang pemimpin merupakan bagian dari kesuksesan dalam kepemimpinannya. Dengan kejujuran, seseorang bisa menilai mana diantara pemimpin yang bermodalkan kejujuran tinggi dan mana yang tidak. Kejujuran saat ini merupakan sesuatu yang langka dan sulit untuk dibuktikan secara nyata.
Fatwa dari Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA, mengatakan bahwa di era otonomi daerah memunculkan “raja-raja kecil”. Yakni, dengan menempatkan pejabat politik sebagai pemimpin tertinggi birokrasi. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini hanyalah terjadi di Negara-negara yang tidak demokratis dan komunis yang bermadzhab Marxisme. Disini terungkap bahwa birokrasi merupakan bagian dari kelompok yang berkuasa.
Secara umum, capaian demokrasi yang diraih rakyat Indonesia pascareformasi sedikit menggembirakan. Terbukti dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta berbagai upaya transparansi tata kelola pemerintahan. Kondisi ini akan semakin baik apabila ditunjang dengan reformasi birokrasi. Tentunya harus dilaksanakan secara professional dan proporsional.
Dengan pembatasan rekrutmen, serta menempatkan birokrasi dalam karier pemerintahan, maka penyimpangan oleh pejabat eksekutif politik maupun legislative tidak dapat menjangkau kinerja birokrasi. Kondisi seperti ini menjadikan birokrat tidak tertekan bila berhadapan dengan pemimpinnya yang berasal dari jalur politik.
Sebab, selain terprioritaskan pada aspek profesionalitas, juga terdapat Undang-undang yang melindungi pejabat birokrasi dalam menjalankan kariernya. Akhir-akhir ini, pengawasan terhadap manajemen birokrasi semakin kabur. Untuk itu, dalam rangka mengikis budaya paternalistik, harus segera mungkin memprioritaskan profesionalisme dengan pendekatan meritokrasi birokrasi.
Profesionalisme dan meryt system tidak akan tercapai apabila semangat netralitas birokrasi tidak segera ditekankan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, tanpa netralitas birokrasi terhadap politik, maka akan sulit mencapai profesionalitas birokrasi sesuai tujuan bangsa yang menginginkan untuk menjadi Negara yang demokratis.
Mahasiswa merupakan sosok agen perubahan masa depan. Maka, fardlu ‘ain hukumnya kita belajar betapa pentingnya arti perubahan menuju masa depan yang gemilang. Mahasiswa bisa menjadi yang terbaik diantara yang baik, asalkan selalu belajar untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada perubahan yang baik tanpa didasari adanya ikhtiar maksimal untuk menjadi pribadi yang beradab dan professional.
*Penulis: Pengamat dan Peneliti Hukum pada Central Studies of Politic and Islamic Law (CS-PIL), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Perbankan Syariah
MALANG, KOMPAS.com - Fakultas ekonomi jurusan Perbankan Syariah dan Hukum Bisnis yang baru beberapa tahun ini dibuka di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jawa Timur, menjadi fakultas favorit para lulusan alumni pesantren yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.
Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang baru akan dibuka pada tanggal 8-31 Mei 2012 mendatang sudah diburu para calon mahasiswa. Padahal kursi yang tersedia hanya 120 untuk dua jurusan pada tahun 2012. Jumlah tersebut sudah ditambah dari kouta sebelumnya yang hanya 105 kursi.
"Saat ini sudah banyak yang mendaftar. Totalnya belum bisa dipastikan tapi sudah ratusan pendaftar. Padahal pendaftaran masih belum dibuka. Pendaftaran SNMPTN dibuka pada 8 hingga 31 Mei," kata Koordinator Humas Panitia Lokal (Panlok) SNMPTN Malang, M Yahya, kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2012).
Menurut Yahya, di UIN Maliki Malang, fakultas ekonomi baru didirikan pada 2008 lalu. Di fakultas tersebut ada dua jurusan, yakni, Jurusan Perbankan Syariah dan Hukum Bisnis. "Keduanya sudah diburu oleh para almni pesantren," katanya.
Minat calon mahasiswa yang tinggi tersebut menurut Yahya karena penerapan perbankan syariah yang didukung oleh pesantren.
"Bank Syariah beberapa tahun ini mulai naik daun, banyak diminati calon mahasiswa," katanya.
Selain itu pada kedua jurusan favorit itu juga memiliki mata kuliah bahasa arab dan kajian islam yang tidak radikal dan tidak liberal.
Untuk mendukung perkembangan jurusan ekonomi tersebut, pihak UIN Maliki Malang sendiri, tambah Yahya, sudah bekerjasama dengan beberapa perbankan.
Sementara itu, fakultas ekonomi di UIN Maliki Malang saat ini sudah memiliki Bank Mini, yang memang disiapkan untuk laboratorium bagi mahasiswa. "Dengan bank Mini yang ada, mahasiswa tidak perlu praktikum ke luar. Di Kampus sudah tersedia," katanya.
Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang baru akan dibuka pada tanggal 8-31 Mei 2012 mendatang sudah diburu para calon mahasiswa. Padahal kursi yang tersedia hanya 120 untuk dua jurusan pada tahun 2012. Jumlah tersebut sudah ditambah dari kouta sebelumnya yang hanya 105 kursi.
"Saat ini sudah banyak yang mendaftar. Totalnya belum bisa dipastikan tapi sudah ratusan pendaftar. Padahal pendaftaran masih belum dibuka. Pendaftaran SNMPTN dibuka pada 8 hingga 31 Mei," kata Koordinator Humas Panitia Lokal (Panlok) SNMPTN Malang, M Yahya, kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2012).
Menurut Yahya, di UIN Maliki Malang, fakultas ekonomi baru didirikan pada 2008 lalu. Di fakultas tersebut ada dua jurusan, yakni, Jurusan Perbankan Syariah dan Hukum Bisnis. "Keduanya sudah diburu oleh para almni pesantren," katanya.
Minat calon mahasiswa yang tinggi tersebut menurut Yahya karena penerapan perbankan syariah yang didukung oleh pesantren.
"Bank Syariah beberapa tahun ini mulai naik daun, banyak diminati calon mahasiswa," katanya.
Selain itu pada kedua jurusan favorit itu juga memiliki mata kuliah bahasa arab dan kajian islam yang tidak radikal dan tidak liberal.
Untuk mendukung perkembangan jurusan ekonomi tersebut, pihak UIN Maliki Malang sendiri, tambah Yahya, sudah bekerjasama dengan beberapa perbankan.
Sementara itu, fakultas ekonomi di UIN Maliki Malang saat ini sudah memiliki Bank Mini, yang memang disiapkan untuk laboratorium bagi mahasiswa. "Dengan bank Mini yang ada, mahasiswa tidak perlu praktikum ke luar. Di Kampus sudah tersedia," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)